Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Foto : Oji/Man

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dukungan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk TA 2021 masih jauh dari target yang diharapkan. Menurutnya, jumlah anggaran Bakamla dari tahun ke tahun relatif sangat minim, karena luas jangkauan wilayah Bakamla sangat luas. Kendati demikian, ia mendorong penguatan Bakamla tetap dijalankan untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia.

"Pagu indikatif Bakamla tahun ini memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi dengan kebutuhan riil-nya itu masih jauh dari ideal. Kebutuhannya itu sekitar Rp 6,5 triliun sementara pagu indikatifnya tidak sampai setengah kebutuhan anggaran," kata Dave usai mengikuti RDP Komisi I DPR RI dengan Bakamla terkait pembahasan RKA dan RKP Tahun 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Dave menuturkan, kinerja akan sebanding dengan dukungan anggaran. Sebab, anggaran tersebut bisa dipakai untuk meningkatkan sarana dan prasarana Bakamla, untuk memperkuat badan tersebut sebagai penjaga pantai (coast guard) Indonesia. Termasuk pengadaan kapal hingga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Sulit untuk kinerja Bakamla terlihat karena operasionalnya tidak banyak, personelnya terbatas, kemampuan kapalnya juga terbatas. Karena itu, agar perform Bakamla terlihat dengan baik harus dilengkapi kemampuan itu," terang politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, selama ini ada tujuh Kementerian/Lembaga memegang koordinasi dalam penanganan keamanan laut. Tujuh K/L tersebut antara lain Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Polisi Air. Karena itu, dalam rangka penegakan hukum di laut maka diperlukan pengembangan Bakamla dan penggabungan K/L secara bertahap dan berlanjut. 

“Anggaran diperlukan untuk membentuk SDM yang terpisah karena masing-masing instansi memiliki spektrum yang berbeda, misalnya TNI Angkatan Laut yang combat oriented sementara Coast Guard lebih ke patrolling oriented," jelas Dave. Ia juga menyinggung ketegangan Indonesia dengan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dekat perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Diketahui, kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard terdeteksi menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Tak tinggal diam, RI mengirim armada kapal perang TNI AL. Langkah menempatkan kapal perang dalam gesekan di ZEE pun dinilai kurang tepat. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan kekuatan Bakamla sebagai coast guard belum sebanding dengan China. Karenanya, penguatan Bakamla diperlukan agar pemantuan keamanan laut Indonesia berjalan optimal.

"Jadi kalau kita tidak memiliki presence yang jelas, yah itu memberikan kesempatan untuk pihak asing masuk ke perairan kita. Walaupun tidak ada konflik terbuka dengan negara-negara lain di Laut Cina Selatan tetapi kehadiran kita harus terasa," imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (ann/sf)